BUNTOK (Dinamika Kalteng) – Wakil Bupati Barito Selatan Khristianto Yudha menghadiri peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) Triwulan II Tahun 2025 yang digelar serentak di 13 kabupaten/kota se-Indonesia oleh Menteri PANRB Republik Indonesia, secara virtual. Rabu,(11/6/2025)
Di Kabupaten Barito Selatan, kegiatan tersebut berlangsung di Mal Pelayanan Publik setempat. Turut hadir jajaran Forkopimda, Plh Sekda Barsel Ita Minarni, Asisten Setda Barsel, serta seluruh Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
Wakil Bupati Khristianto Yudha menyampaikan bahwa Mal Pelayanan Publik merupakan pusat integrasi berbagai layanan publik dalam satu lokasi untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan bagi masyarakat.
“MPP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk aspek kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan. Dengan keberadaan MPP, masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah tempat untuk mengurus berbagai layanan,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa MPP dapat mendorong peningkatan daya saing daerah serta mendukung kemudahan berusaha.
Khristianto mengajak masyarakat Barito Selatan untuk memanfaatkan keberadaan Mal Pelayanan Publik secara optimal agar seluruh layanan yang tersedia dapat digunakan semaksimal mungkin.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Barsel, Ripalta, mengungkapkan bahwa MPP Gunung Pamarakan Barito Selatan terdapat 19 instansi dengan 74 jenis layanan yang tersedia di MPP Barito Selatan, dengan rincian, Instansi Vertikal 36 Layanan, BUMN terdapat 8 layanan, BUMD 5 layanan dan OPD Daerah terdapat 25 layanan.
“MPP adalah inovasi dalam bidang pelayanan publik yang mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan administrasi, perizinan, dan layanan umum lainnya,” jelasnya.
Dengan hadirnya MPP, diharapkan kualitas layanan publik di Barito Selatan semakin meningkat dan masyarakat bisa menikmati pelayanan yang lebih efisien.
Kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi angin segar bagi masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan secara cepat, nyaman, dan terintegrasi. MPP yang dibangun sebagai bagian dari reformasi birokrasi ini disambut positif oleh warga, karena menghadirkan berbagai kemudahan yang sebelumnya sulit dijangkau dalam satu tempat. (Mas Har)
